Penulis        : Alfind Gustaman

Outline PB  : Pengelolaan Sampah di Kota Kendari

Tahun          : 2025

 

I.                 PENDAHULUAN

 

Kota Kendari merupakan salah satu kota besar yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki Luas Wilayah kurang lebih 271,76 Kilometer persegi. Pembentukan Wilayah administrative Kota Kendari termuat dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Kendari.

Berdasarkan data BPS Jumlah Penduduk di Kota Kendari Tahun 2023 diproyeksi sebanyak 364.220 Jiwa, sehingga kepadatan penduduk Kota Kendari termasuk Klasifikasi Kota Sangat Padat.

Dari sisi demografi dan kepadatan penduduk kota Kendari serta berbagai aktivitas warga kotanya yang terkait dengan lingkungannya, dapat diperkirakan akan banyak menimbulkan masalah lingkungan hidup salah satunya adalah masalah persampahan, hal ini juga sesuai dengan penelitian dari Muhammad Yunus (2020) ; Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UHO, dimana terdapat hubungan yang signifikan antara populasi dengan jumlah rata-rata sampah yang dihasilkan, dimana semakin padat penduduk suatu kota akan berbanding lurus dengan aktivitas warga kota yang beragam, khususnya aktivitas dalam konsumsi barang atau jasa, sehingga akan berakibat menghasilkan timbunan sampah yang lebih banyak.

Peningkatan jumlah sampah dapat berakibat pada pencemaran lingkungan dan bisa menimbulkan bahaya banjir apabila sampah sampai menutup aliran Sungai dan saluran air yang ada di lingkungan perumahan warga. Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh timbunan sampah juga berdampak buruk bagi Kesehatan warga kota. Untuk mengurangi dampak buruk dari timbunan sampah tersebut, maka diperlukan penanganan sampah yang efektif di Kota Kendari.

Penanganan sampah di Kota Kendari saat ini dilakukan dengan berbagai kegiatan antara lain: Pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah sesuai dengan Perda Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penanganan Sampah. Berdasarkan data BPS Tahun 2022 di Kota Kendari terdapat 60 Unit Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) dan 1 Unit Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA). Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa sapras persampahan yang tersedia di Kota Kendari sangat kurang bila dibandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada, sehingga bisa berdampak pada efektifitas pengelolaan sampah, dan hal ini sejalan dengan beberapa penelitian yang mana disampaikan bahwa pengelolaan sampah di negara berkembang belum baik (Adlina, 2013).

Berdasarkan pengamatan lapangan oleh Penulis, terdapat Fakta – fakta bahwa masih banyak tumpukan sampah diberbagai Lokasi di Kendari, selain itu banyak terdapat Sapras persampahan yang sudah tidak layak atau rusak berat, sehingga sampah yang menumpuk tersebut terlihat berhamburan di jalan raya atau di saluran air, dan dapat berpotensi menyebabkan banjir.

Sementara itu berdasarkan informasi dari Media ANTARA hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari mencatat bahwa terdapat Produksi sampah Kota Kendari di awal Tahun 2025 mencapai 243 ton per hari, sehingga dengan besarnya jumlah Sampah yang tersebar di berbagai Lokasi TPS tersebut dan dibandingkan dengan jumlah petugas untuk menangani sampah yang hanya berjumlah 160 Petugas, maka terdapat kesenjangan Pelayanan yang cukup besar untuk penanganan sampah tersebut.

Dalam melaksanakan penanganan sampah di Kota Kendari, Pemerintah dapat melihat atau mengambil pengalaman Kota Besar lainnya dalam melakukan kegiatan penanganan sampah, seperti di Kota Balikpapan yang menerapkan beberapa inovasi dalam hal penanganan sampah salah satunya bekerjasama dengan
CIROES yaitu sebuah startup yang bergerak di bidang pengelolaan limbah berkelanjutan Dimana CIROES adalah circular economy marketplace yang menghubungkan penjual dan pembeli sampah daur ulang dan bertransaksi dengan mudah, cepat, dan menguntungkan melalui satu platform. Tujuan dari program tersebut adalah untuk mentransformasi sampah agar dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi, dengan melibatkan Masyarakat secara langsung dan menggunakan aplikasi digital. Selain pengalaman dari Kota Balikpapan adapula program penanganan sampah yang dilakukan di Kota Semarang, dimana Kota Semarang berpotensi menghasilkan sampah terbanyak diantara kota lainnya di Indonesia. Hal ini memicu pemerintah Kota Semarang membuat beberapa program yang dapat menangulangi sampah yang ada di kota tersebut. Berikut 5 (lima) program pemerintah Kota Semarang untuk menangulangi sampah antara lain:

1. Pembagian Tugas Yang Jelas

Kerja sama dengan semua elemen masyarakat setempat. Pembagian tugas yang dimaksud seperti KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) merupakan pelaksana teknis pengolahan sampah terpadu, Pengadaan TPS (Tempat Penampungan Sementara) dibawah naungan aparat di masing-masing kecamatan. Sampai ke kelurahan yang akan mengontrol dan menangani permasalahan lingkungan di kelurahan.

2. Pembuatan Jalur Khusus Bagi Truk Sampah

Program ini berfungsi agar truk yang mengangkut sampah ke tempat pengolahan sampah terdekat bisa bergerak dengan bebas. Sampah yang diangkut nantinya akan diolah kembali menjadi sesuatu yang dapat digunakan menjadi pupuk bagi lahan pertanian.

3. Penerapan Sistem Landfilled

Penerapan system Landfill atau lebih dikenal dengan pemilihan sampah organik dan non organik menjadi progam pemerintah kota Semarang. Sistem landfill ini dilakukan untuk menghasilkan barang siap pakai. Sampah organik nantinya akan dijadikan kompos sedangkan sampah non organik akan dijadikan barang langsung jadi seperti kerajinan tangan, dan spot foto.

 4. Kerjasama dengan pihak Perusahaan di Semarang

Tujuannya agar program pemerintah kota Semarang dalam menanggulangi sampah di kota tersebut dapat berjalan secara optimal. Hal ini dapat kita lihat bagaimana keikutsertaan elemen tersebut dalam membangun desa.

Air limbah yang dihasilkan dari pabrik yang ada di dekat sana dibuat sebuah tempat untuk dilakukan pengolahan yang digunakan untuk kesuburan lahan pertanian. Kegiatan ini pula didukung oleh lapisan masyarakat sehingga memberikan dampak positif bagi kehidupan perekonomian warga.

5. Kantong Plastik Prabayar

Pemerintah Semarang mengadakan program kantong plastik prabayar. Program ini bertujuan untuk meminimalisir angka dari jumlah sampah yang ada di Indonesia. Balai Lingkungan Hidup (BLH) Semarang me-launching kegiatan tersebut di area Simpang Lima ketika Care Free Day di tahun lalu.  Setiap pembelanjaan dengan menggunakan kantong plastic akan dikenakan tarif sebesar Rp. 200,00.

Itulah lima program pemerintah Kota Semarang untuk menanggulangi sampah yang ada di kota tersebut. Kelima program tersebut ternyata membawa Kota Semarang mewakili Indonesia dan akan bersaing dengan negara tetangga di kota bersih se-ASEAN.

Berdasarkan fakta yang terjadi dan pengalaman – pengalaman di Kota- kota besar lainnya dalam masalah persampahan serta ruang lingkup kajian yaitu penanganan sampah yang efektif pada TPS di Kota Kendari, maka diperlukan Solusi penanganan sampah yang efektif secara terpadu oleh semua pihak. Dengan segenap permasalahan sampah yang dihadapi Kota Kendari, tidak hanya mempengaruhi keindahan, kebersihan, dan kenyamanan Kota, namun juga berpengaruh terhadap kesehatan penduduk dan lingkungan Kota sebagai akibat dari produksi dan polusi sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintahan daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efesien.